Terbatasnya sumber daya manusia tenaga pustakawan yang professional di bidang perpustakaan menjadi perhatian khusus Komisi X saat melakukan pertemuan dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. DPR berjanji akan memberikan tunjangan profesi kepustakawanan. “Dengan adanya tunjangan profesi pustakawan, diharapkan masyarakat semakin banyak yang ingin menjadi pustakawan,” ujar Ketua tim kunjungan kerja Komisi X DPR, Irwan Prayitno (F-PKS) usai pertemuan di Kalsel, Selasa (14/7). Jumlah pustakawan di seluruh Indonesia, tutur Irwan jumlahnya sangat sedikit dan sangat dirasakan kurang. Hal ini disebabkan sedikitnya motivasi masyarakat menjadi pustakawan dan kurangnya biaya tunjangan kesehatan. “Ini akan menjadi suatu persoalan yang perlu dibahas termasuk anggaran buku, pemeliharaan dan sebagainya,” katanya. Walaupun persoalan perpustakaan saat ini menjadi milik daerah tetapi menurut Ketua Komisi X DPR, tetap dari Anggaran Pendapatan Belanja Nehara (APBN) perlu dianggarkan untuk melindungi keberadaan perpustakaan dan jumlah pustakawan yang semakin berkurang. Sebelumnya Sekretaris Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Rusmiati Soekirno mengungkapkan permasalahan krusial adalah terbatasnya tenaga professional yang berlatar belakang pendidikan (S1) Ilmu Perpustakaan termasuk tenaga terampil yang berlatar belakang (S1) teknologi informasi. “Hal ini dirasakan ketika memasuki era teknologi informasi,” katanya. Kemudian, masih banyak perpustakaan yang belum memiliki tenaga professional di bidang perpustakaan terutama untuk perpustakaan/madrasah. Akibatnya banyak perpustakaan yang tidak dapat dikelola secara optimal. “Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kebijakan nasional dalam pengangkatan tenaga professional di bidang perpustakaan seperti halnya guru dan tenaga medis,” ujarnya. Dalam hal anggaran sekolah, UU No.43/2007 disebutkan anggaran perpustakaan sekolah adalah 5 persen dari anggaran sekolah belum dapat dilaksanakan dengan baik karena belum ada kesamaan apresiasi terhadap pentingnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah oleh instansi lainnya yang seharusnya membina perpustakaan sekolah/madrasah tersebut. (da)